USAID - From The American People (logo)
Connection type:
Low speed | High speed

News | News Detail

Reportase Media dari Berbagai Daerah - Mei 2009
– LGSP

Sumatera Utara

Analisa (1 Mei 2009)
USAID-LGSP Wujudkan Keberhasilan Pemko dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 
Kerjasama antara USAID-LGSP dengan Pemerintah Kota Tebingtinggi berhasil mewujudkan peningkatan di bidang kualitas manajemen pelayanan publik. Sebagai tindak lanjut pemantapan pelaksanaannya, LGSP masih memberikan pendampingan melalui bimbingan teknis untuk mereplikasi skema tindakan peningkatan pelayanan (STPP) bagi seluruh masyarakat yang selama ini telah dilakukan pada 12 SKPD di jajaran Pemko Tebingtinggi. Diantaranya Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag).
 
Bimbingan teknis yang berlangsung pada tanggal 29 dan 30 April 2009 itu memberikan pemahaman dan simulasi perumusan STPP dan pakta pelayanan (citizen charter). Menurut Bambang Widi Santoso dari LGSP, pendampingan ini memfokuskan pada pengembangan kapasitas manajemen pelayanan publik yang menyangkut aspek peningkatan efektivitas pengorganisasian pelayanan dan pengembangan prosedur pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan. Selain itu juga peningkatan kualitas dan kapabilitas personil penyelenggara pelayanan, serta pengembangan kebijakan yang vmendukung pelayanan.
 
Kerjasama Pemko Tebingtinggi dengan LGSP berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik prima dan berkualitas, sesuai pilihan masyarakat yaitu pengembangan ekonomi lokal, dengan titik sentralnya pengembangan pusat pelayanan UKM Klinik Bisnis.       
 

Jawa Timur
 
Jawa Pos (28 Mei 2009)
Pemerintah yang Bikin, MalahNggak Dipercaya
Mendagri di Acara Otonomi Awards
 
Malam penganugerahan Otonomi Awards dihelat di Surabaya pada 27 Mei 2009. Jika tahun lalu dihadiri pleh Presiden Susilo Bambang yudhoyono, maka acara kali ini dihadiri Menteri Dalam Negeri Mardiyanto.
Acara tersebut juga dihadiri Chairman Jawa Pos Dahlan ikhsan, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Wakil Gibernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, serta undangan dari dari dalam dan luar negeri.
 
Jawa Pos (28 Mei 2009)
Gubernur Tak Usah Dipilih Rakyat
 
Banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu segera diperbaiki. Salahsatunya dengan memangkas birokrasi administrasi yang dianggap terlalu panjang, selain itu peran kepala daerah yang inovatif juga menjadi kuncinya. Topik tersebut menjadi tema dalam seminar nasional Menata Kembali Desentralisasi: Apa Agenda Berikutnya? yang diadakan di Surabaya pada 27 Mei 2009.
 
Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, Gubernur Sumatera Barat Gamawan Fauzi, serta Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Askolani bertindak sebagai pembicara dalam seminar tersebut. Dari dialog disimpulkan bahwa pelaksanaan desentralisasi perlu ditata kembali. Salah satunya menentukan arah baru hubungan pusat dan daerah untuk meningkatkan kinerja Pemda, dan kinerja itu harus dapat diukur melalui human development index (HDI). Bukan hanya dari indikator pembangunan gedung fisik.
 
Sementara itu, Gamawan Fauzi menegaskan bahwa peran provinsi terlalu kecil, hanya bersifat mengkoordinir. Semua perizinan ada di tingkat kabupaten/kota, kecuali yang lintas wilayah. Padahal pencarian sosok gubernur membutuhkan biaya tidak sedikit.
 
Jawa Pos (28 Mei 2009)
Pemenang dan Nominee Otonomi Award 2009: Delapan Tahun Menunggu
 
Malam penganugerahan Otonomi Award 2009 yang digelar pada 27 Mei berlangsung meriah, dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto. Tiga daerah yang menjadi bintang malam itu adalah Kabupaten Lamongan, Kota Surabaya, dan Kabupaten Sidoarjo. Masing-masing meraih kategori utama bidang ekonomi, pelayanan publik, dan kinerja politik lokal.
 
Tahun ini ada kategori penghargaan baru berupa Daerah dengan Terobosan Inovatif dalam Mendorong Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan Daerah dengan Profil Menonjol pada Kinerja Fungsional DPRD. Kedua kategori itu masing-masing dimenangkan oleh Kabupaten Lumajang dengan program inovasinya dan DPRD Kabupaten Blitar dengan inovasi dalam kinerja legislasi dan representasi.
 
Penghargaan untuk kinerja fungsional DPRD itu dimunculkan karena tahun ini adalah momentum untuk mendorong perbaikan kinerja DPRD yang akan berganti periode. Dengan penghargaan kinerja DPRD, prestasi DPRD periode 2004-2009 terapresiasi sementara juga menjadi referensi bagi kiprah DPRD periode selanjutnya. Sementara itu ada dua daerah yang belum pernah mendapatkan penghargaan di tahun-tahun sebelumnya yaitu Kabupaten Bojonegoro dan Gresik, masing-masing dengan inovasi dalam akuntabilitas publik serta inovasi unik dalam pelayanan cuci darah bagi masyarakat miskin. Secara umum penilaian Otonomi Award memadukan tiga hal, bukan hanya pada inovasi saja namun juga survei publik dan kondisi nyata saat ini.
      

Sulawesi Selatan

Fajar (30 Mei 2009)
Sulit Puaskan Seluruh Masyarakat
 
Ajang penganugerahan otonomi award yang diselenggarakan The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) diselenggarakan pada 29 Mei lalu di Makassar. Sejumlah Bupati belum berani memasang target untuk ajang tahun depan, dirasa sulit untuk memuaskan seluruh masyarakat. Bupati Pangkep Syafrudin Nur misalnya, mengaku tidak bisa memasang target khusus yang terlalu muluk. Namun ia tetap berupaya maksimal guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 
Fajar (30 Mei 2009)
Pemprov Tetap Ukur Inovasi Daerah
 
Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan tidak menerima laporan kinerja pemerintah kabupaten/kota begitu saja. Inovasi yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya tetap menjadi indikator penilaian. Sekretaris Provinsi Sulsel Andi Mualim mengatakan bahwa langkah-langkah pemerintah kabupaten memajukan daerahnya menjadi penilaian keberasilan daerah dalam melaksanakan otonomi.
 
Untuk itu terdapat empat indikator keberhasilan dalam melaksanakan otonomi daerah yaitu pengembangan ekonomi daerah, pelayanan publik, kebijakan politik lokal, dan pengelolaan lingkungan hidup.
 
 
Papua Barat
 
Radar Sorong (30 Mei 2009)                                    
Program LGSP di Kabupaten Sorong Berakhir
  
Local Governance Support Program di Kabupaten Sorong telah berakhir. Koordinator Regional Papua Barat Friggia F. Marien dalam sambutannya mengatakan bahwa khusus untuk Kabupaten Sorong, program LGSP dimulai sejak tahun 2007. Perwakilan LGSP kantor nasional, Irianto, mengatakan bahwa program ini dilakukan untuk membantu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
 
Bupati Dr Stephanus Malak melalui Sekda J. Fonataba menyampaikan bahwa keberhasilan mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan peran besar dari pimpinan SKPD, legislatif, serta masyarakat. Program LGSP dinilai berharga, dan diharapkan materi perencanaan dan penganggaran yang diberikan kepada pimpinan SKPD mampu diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 
“Suksesnya program LGSP karena dukungan dukungan dan kerjasama antar pihak-pihak terkait. Kami ucapkan terima kasih atas terlaksananya kegiatan ini di Kabupaten Sorong,” ujar Sekda mengakhiri sambutan.
 

Return to News index